Jayapura (Antara Papua) - Manajemen Garuda Indonesia Cabang Jayapura menyebut harga tiket kelas ekonomi yang tersedia masih mahal yakni mencapai Rp6,3 juta untuk rute penerbangan Jayapura-Jakarta, sesuai batas atas yang ditetapkan Kementerian Perhubungan.
"Ekonominya 6 jutaan, jadi memang diakui masih ramai untuk penumpang balik ke Jayapura, karenanya harga yang di bawah sudah habis," kata Sales Marketing Manager Garuda Cabang Jayapura Octavianus Tampi, di Jayapura, Jumat.
Ia mengatakan pihaknya tidak menaikan harga tiket pada momentum tertentu, namun ada pengelompokkan harga dari yang terbawah hingga batas atas.
Sesuai aturan, harga yang diatur oleh pemerintah hanyalah untuk kelas ekonomi, sementara untuk kelas bisnis kewenangannya diserahkan kepada pihak maskapai.
"Jadi yang diatur sama pemerintah hanya batas atas ekonomi saja, Rp6,3 juta," ujarnya lagi.
Ia pun membantah bila ada pihak yang menyebut Garuda sampai menjual tiket Rp24 juta untuk kelas bisnis.
"Untuk kelas bisnis Rp24 juta itu harga pulang-Pergi, karena kelas bisnis garuda tertinggi sekali terbang mencapai Rp14,59 juta, itu sudah termasuk pajak," kata dia.
Ia menyarankan masyarakat yang hendak melakukan perjalan, lebih baik melakukan pembelian tiket jauh hari sebelumnya agar mereka bisa mendapat harga terbaik. (*)
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Friday 19 August 2016
Tuesday 16 August 2016
Dishub Papua agendakan loket pengaduan di Bandara Sentani
Jayapura (Antara Papua) - Dinas Perhubungan Provinsi Papua akan membuat loket pengaduan di Bandar Udara Sentani untuk memudahkan masyarakat melaporkan penjualan tiket dengan harga yang tidak semestinya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Djuli Mambaya di Jayapura, Selasa, mengatakan, hal ini untuk mengetahui oknum yang menjual tiket dengan harga di atas ambang atas.
"Jadi ketika masyarakat membeli tiket dengan harga yang tidak wajar, dapat segera melaporkan oknum yang menjual, untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kami," katanya.
Menurut Djuli, setelah mengetahui oknumnya, maka pihaknya dapat melacak lebih lanjut model penjualan sehingga menyebabkan harga tiket yang sangat mahal.
"Dengan demikian, peluang bagi para calo tiket dan oknum operator penerbangan khususnya bagian `ticketing` untuk memainkan harga dapat diminimalisir," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan demikian, oknum yang tertangkap tangan memang memainkan harga tiket dapat diinvestigasi sehingga mengetahui akar masalahnya.
"Sewaktu masyarakat melapor, maka akan diketahui siapa penjual, beli dimana nomor kontaknya berapa sehingga meskipun pelakunya berada di luar Papua akan dilakukan koordinasi agar penanganannya lebih maksimal," katanya.
Dia menambahkan pengadaan loket pengaduan ini untuk memberikan bukti nyata kepada Kementerian Perhubungan RI bahwa harga tiket di Papua memang sangat mahal dibandingkan wilayah lain di Indonesia. (*)
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Djuli Mambaya di Jayapura, Selasa, mengatakan, hal ini untuk mengetahui oknum yang menjual tiket dengan harga di atas ambang atas.
"Jadi ketika masyarakat membeli tiket dengan harga yang tidak wajar, dapat segera melaporkan oknum yang menjual, untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kami," katanya.
Menurut Djuli, setelah mengetahui oknumnya, maka pihaknya dapat melacak lebih lanjut model penjualan sehingga menyebabkan harga tiket yang sangat mahal.
"Dengan demikian, peluang bagi para calo tiket dan oknum operator penerbangan khususnya bagian `ticketing` untuk memainkan harga dapat diminimalisir," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan demikian, oknum yang tertangkap tangan memang memainkan harga tiket dapat diinvestigasi sehingga mengetahui akar masalahnya.
"Sewaktu masyarakat melapor, maka akan diketahui siapa penjual, beli dimana nomor kontaknya berapa sehingga meskipun pelakunya berada di luar Papua akan dilakukan koordinasi agar penanganannya lebih maksimal," katanya.
Dia menambahkan pengadaan loket pengaduan ini untuk memberikan bukti nyata kepada Kementerian Perhubungan RI bahwa harga tiket di Papua memang sangat mahal dibandingkan wilayah lain di Indonesia. (*)
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Dishub Papua panggil maskapai bahas kemahalan tiket
Jayapura (Antara Papua) - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Papua memanggil operator atau maskapai penerbangan yang beroperasi di Bumi Cenderawasih untuk membahas kemahalan tiket rute ke wilayah timur Indonesia.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Djuli Mambaya, di Jayapura, Selasa, mengatakan belum lama ini harga tiket di Bumi Cenderawasih bisa mencapai Rp24 juta.
"Hal ini akan dibahas dalam pertemuan dengan maskapai penerbangan, untuk dicari solusi agar tidak merugikan masyarakat selaku pengguna jasa penerbangan," katanya.
Djuli menjelaskan pihaknya juga telah mengevaluasi penyebab tingginya harga tiket pesawat udara kelas ekonomi berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pasal 126.
"Beberapa permasalahan tersebut diantaranya terbukanya peluang bagi para calo tiket dan oknum operator penerbangan khususnya bagian `ticketing`, alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) yang terbatas," ujarnya.
Dia menuturkan selain itu, harga tiket yang mahal juga disebabkan tingginya jumlah permintaan saat "peek season", kurangnya pengawasan dan pengendalian oleh pihak Otoritas Bandar Udara dan UPBU.
"Tidak hanya itu, tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah atau tambahan (surcharge) juga menjadi penyebab mahalnya harga tiket khususnya kelas ekonomi," katanya lagi.
Dia menambahkan bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri pun dilarang menjual harga tiket kelas ekonomi melebihi tarif batas atas yang ditetapkan Menteri Perhubungan RI, di mana bagi pelanggar akan dikenakan sanksi berupa administrasi hingga pencabutan izin rute penerbangan. (*)
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Djuli Mambaya, di Jayapura, Selasa, mengatakan belum lama ini harga tiket di Bumi Cenderawasih bisa mencapai Rp24 juta.
"Hal ini akan dibahas dalam pertemuan dengan maskapai penerbangan, untuk dicari solusi agar tidak merugikan masyarakat selaku pengguna jasa penerbangan," katanya.
Djuli menjelaskan pihaknya juga telah mengevaluasi penyebab tingginya harga tiket pesawat udara kelas ekonomi berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pasal 126.
"Beberapa permasalahan tersebut diantaranya terbukanya peluang bagi para calo tiket dan oknum operator penerbangan khususnya bagian `ticketing`, alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) yang terbatas," ujarnya.
Dia menuturkan selain itu, harga tiket yang mahal juga disebabkan tingginya jumlah permintaan saat "peek season", kurangnya pengawasan dan pengendalian oleh pihak Otoritas Bandar Udara dan UPBU.
"Tidak hanya itu, tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah atau tambahan (surcharge) juga menjadi penyebab mahalnya harga tiket khususnya kelas ekonomi," katanya lagi.
Dia menambahkan bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri pun dilarang menjual harga tiket kelas ekonomi melebihi tarif batas atas yang ditetapkan Menteri Perhubungan RI, di mana bagi pelanggar akan dikenakan sanksi berupa administrasi hingga pencabutan izin rute penerbangan. (*)
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Friday 12 August 2016
Tiket Batik Air Kelas Bisnis tujuan Jakarta-Papua Tembus Rp 10 Juta
Minggu, 3 Juli 2016 13:15
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku belum menerima laporan langsung terkait lonjakan harga tiket pesawat rute Jayapura-Jakarta yang mencapai Rp 10 juta.
"Laporannya belum ke saya, atau ke Kemenhub, belum. Harusnya laporan ke saya," ujar Jonan saat meninjau posko mudik di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (2/7/2016).
Meski begitu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kabar tersebut meski belum ada laporan dari masyarakat. "Kami akan inspeksi," kata dia.
Suprasetyo lebih lanjut belum bisa memastikan apakah maskapai-maskapai penerbangan di Papua menjual harga tiket melebihi batas atas yang sudah ditentukan oleh Kemenhub.
Dalam salah satu pemberitaan disebutkan bahwa harga tiket pesawat rute Jayapura-Jakarta mencapai belasan juta rupiah beberapa hari jelang Lebaran.
Maskapai Batik Air disebutkan sebagai maskapai yang menaruh harga hingga Rp 10 juta tersebut.
Namun berdasarkan penelusuran Kompas.com, Batik Air memang mematok harga Rp 10 juta untuk penerbangan Jayapura-Jakarta pada H-1 Lebaran. Namun, harga tersebut merupakan harga tiket untuk kelas bisnis. (*/kcm)
Editor: Iman Suryanto
Sumber:
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku belum menerima laporan langsung terkait lonjakan harga tiket pesawat rute Jayapura-Jakarta yang mencapai Rp 10 juta.
"Laporannya belum ke saya, atau ke Kemenhub, belum. Harusnya laporan ke saya," ujar Jonan saat meninjau posko mudik di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (2/7/2016).
Meski begitu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kabar tersebut meski belum ada laporan dari masyarakat. "Kami akan inspeksi," kata dia.
Suprasetyo lebih lanjut belum bisa memastikan apakah maskapai-maskapai penerbangan di Papua menjual harga tiket melebihi batas atas yang sudah ditentukan oleh Kemenhub.
Dalam salah satu pemberitaan disebutkan bahwa harga tiket pesawat rute Jayapura-Jakarta mencapai belasan juta rupiah beberapa hari jelang Lebaran.
Maskapai Batik Air disebutkan sebagai maskapai yang menaruh harga hingga Rp 10 juta tersebut.
Namun berdasarkan penelusuran Kompas.com, Batik Air memang mematok harga Rp 10 juta untuk penerbangan Jayapura-Jakarta pada H-1 Lebaran. Namun, harga tersebut merupakan harga tiket untuk kelas bisnis. (*/kcm)
Editor: Iman Suryanto
Sumber:
Saturday 6 August 2016
Pemprov Papua Subsidi Rp 80 Miliar untuk Penerbangan ke Pedalaman
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyiapkan dana Rp 80 miliar untuk penerbangan ke pedalaman Papua. Ada 12 perusahaan penerbangan perintis yang akan melayani penerbangan ke pedalaman Papua, khususnya daerah-daerah yang belum tersambung jalan darat.
Selama ini, harga tiket pesawat ke pedalaman Papua cukup mahal, sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah pedalaman.
"Kita memberikan subsidi untuk membantu operator penebangan perintis di Papua, sehingga mampu melayani angkutan ke pedalaman Papua dengan harga tiket yang murah," kata Gubernur Papua, Lukas Enembe saat me-launching 12 perusahaan penerbangan perintis yang menerbangi udara Papua, Sentani, Rabu (8/6/2016)
Dana subsidi penerbangan Rp 80 miliar diambil dari APBD tahun 2016. "Jadi dana Rp 80 miliar itu untuk subsidi sebesar 70% dari harga tiket dan 30% menjadi tanggungan setiap penumpang," ujarnya.
Dijelaskan, masalah pembagian dana Rp 80 miliar ke perusahaan penerbangan akan ditindaklanjuti Dinas Perhubungan Provinsi Papua. "Besaran dana yang diberikan ke setiap perusahaan perintis, nanti akan diatur Dinas Perhubungan sesuai dengan jadwal dan jauhnya penerbangan," tambah.
Pada kesempatan itu, Gubernur Papua meminta agar perusahaan penerbangan yang melayani angkutan ke pedalaman Papua tidak hanya berfikir bisnis tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Djuli Mambaya menjelasakan, penerbangan perintis bersubsidi hanya melayani daerah yang sama sekali belum tersentuh pembangunan, daerah terisolasi dan sama sekali tidak terhubung jalan darat.
Untuk pembagian dana kepada setiap perusahaan penerbangan masih akan dibahas, sebab ada 12 perusahaan penerbangan yang akan memperoleh subsidi.
"Untuk pembagian dana ke perusahaan penerbangan perintis itu masih akan dibicarakan lebih lanjut sesuai dengan jadwal dan tujuan penerbangannya," katanya. "Ini sifatnya subsidi, sehingga yang disubsidi adalah harga tiket penumpang dengan presentase 70% subsidi dan 30% menjadi tanggungan penumpang," tambahnya. (feb/feb)
Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/06/pemprov-papua-subsidi-rp-80-miliar-untuk-pernerbangan-ke-pedalaman.html
Selama ini, harga tiket pesawat ke pedalaman Papua cukup mahal, sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah pedalaman.
"Kita memberikan subsidi untuk membantu operator penebangan perintis di Papua, sehingga mampu melayani angkutan ke pedalaman Papua dengan harga tiket yang murah," kata Gubernur Papua, Lukas Enembe saat me-launching 12 perusahaan penerbangan perintis yang menerbangi udara Papua, Sentani, Rabu (8/6/2016)
Dana subsidi penerbangan Rp 80 miliar diambil dari APBD tahun 2016. "Jadi dana Rp 80 miliar itu untuk subsidi sebesar 70% dari harga tiket dan 30% menjadi tanggungan setiap penumpang," ujarnya.
Dijelaskan, masalah pembagian dana Rp 80 miliar ke perusahaan penerbangan akan ditindaklanjuti Dinas Perhubungan Provinsi Papua. "Besaran dana yang diberikan ke setiap perusahaan perintis, nanti akan diatur Dinas Perhubungan sesuai dengan jadwal dan jauhnya penerbangan," tambah.
Pada kesempatan itu, Gubernur Papua meminta agar perusahaan penerbangan yang melayani angkutan ke pedalaman Papua tidak hanya berfikir bisnis tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Djuli Mambaya menjelasakan, penerbangan perintis bersubsidi hanya melayani daerah yang sama sekali belum tersentuh pembangunan, daerah terisolasi dan sama sekali tidak terhubung jalan darat.
Untuk pembagian dana kepada setiap perusahaan penerbangan masih akan dibahas, sebab ada 12 perusahaan penerbangan yang akan memperoleh subsidi.
"Untuk pembagian dana ke perusahaan penerbangan perintis itu masih akan dibicarakan lebih lanjut sesuai dengan jadwal dan tujuan penerbangannya," katanya. "Ini sifatnya subsidi, sehingga yang disubsidi adalah harga tiket penumpang dengan presentase 70% subsidi dan 30% menjadi tanggungan penumpang," tambahnya. (feb/feb)
Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/06/pemprov-papua-subsidi-rp-80-miliar-untuk-pernerbangan-ke-pedalaman.html
Subscribe to:
Posts (Atom)